Pemerintah Arab Saudi memudahkan para muslimah melakukan umrah mandiri tanpa mahram.
“Sekarang wanita dapat melakukan haji dan umrah tanpa mahram. Wanita dapat melakukan perjalanan secara pribadi dan mandiri,” ungkap Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq AlRabiah kepada media di Jakarta, Senin (24/10/22) dikutip dari AntaraNews.
Terkait visa, Pemerintah Arab Saudi menyediakan fasilitas pengurusan mandiri melalui platform layanan umrah terintegrasi yang tersedia dalam versi bahasa Indonesia yakni Nusuk. Platform dalam versi bahasa Indonesia ini hadir satu bulan setelah perilisan secara global.
Nusuk memungkinkan prosedur kedatangan yang lebih sederhana bagi pengunjung untuk melakukan umrah dan berbagai layanan baru yang juga proses dan prosedur pemesanan bersama dengan paket khusus untuk Mekah, Madinah dan sejumlah situs keagamaan bersejarah lainnya di Arab Saudi.
“Sekarang dengan aplikasi Nusuk yang dirilis dalam bahasa Indonesia, sudah ada berbagai informasi terkait prosedur melakukan umrah, paket umrah dan mendapatkan visa dalam 45 hari,” jelasnya.
Tawfiq mengatakan pemerintah Arab Saudi juga memperpanjang masa visa yang kini mencapai 90 hari.
Lebih lanjut, ia mengatakan hadirnya Nusuk mempermudah namun dari kerajaan Arab Saudi sudah menetapkan aturan untuk mengatur yang boleh masuk agar misalnya tidak ada yang tinggal lebih lama dari masa berlaku visa mereka.
Nusuk mempermudah bagi mereka yang ingin mandiri melakukan umrah tanpa melalui biro perjalanan.
Menurut Tawfiq, platform ini juga dapat membantu meningkatkan pengalaman para wisatawan agar dapat melakukan wisata budaya, sejarah, sehingga tak hanya wisata religi.
Pemerintah Arab Saudi mempersiapkan berbagai daya dan upaya untuk meringankan prosedur dapat melakukan ibadah haji dan umrah.
Tawfiq menuturkan telah bertemu Menteri Agama Yaqut Cholil untuk mendiskusikan berbagai cara untuk mengurangi kendala para jemaah haji dan umrah.
Selain visa, pemerintah Arab Saudi juga mencabut semua pembatasan perjalanan sehubungan dengan pandemi COVID-19 bagi wisatawan internasional termasuk dari Indonesia.
Pemerintah pun membuka batasan ke daerah-daerah yang sebelumnya jarang dikunjungi.
