Menteri Keuangan Repubik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran hingga akhir 2022 sebesar Rp176,7 triliun yang dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp130,3 triliun, non K/L Rp10,6 triliun dan TKDD Rp35,8 triliun.
“Untuk anggaran kesehatan yang tahun 2022 mencapai Rp176,7 triliun ini turun cukup signifikan,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, dikutip dari Antara News pada Selasa (3/1/2023).
Belanja anggaran kesehatan melalui K/L antara lain untuk PBI JKN bagi 96,7 juta jiwa sebesar Rp45,8 triliun serta klaim pelayanan COVID-19 oleh 342,7 ribu pasien yang merupakan tunggakan 2021 dan 474,4 ribu pasien 2022 sebesar Rp28,8 triliun.
Kemudian untuk penugasan 4.831 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal Rp47,7 miliar, pemeriksaan 53,6 ribu sampel obat, kosmetik dan suplemen kesehatan sebesar Rp24,3 miliar serta fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK bagi 7,4 juta keluarga Rp42,3 miliar.
Belanja kesehatan melalui K/L juga ditujukan untuk percepatan penurunan stunting dengan penyediaan makanan tambahan bagi 197,3 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) sebesar Rp178,8 miliar dan 386,4 ribu balita kurus Rp161,6 miliar.
Selanjutnya untuk balik yang mendapat suplementasi gizi mikro sebanyak 24,8 ribu anak sebesar Rp7,2 miliar dan imunisasi rutin sebesar Rp1,7 triliun. Untuk belanja kesehatan melalui non K/L dimandatkan untuk jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri/pensiunan sebanyak 4,2 juta orang sebesar Rp9,8 triliun serta subsidi pajak DTP kesehatan Rp567,1 miliar.
Terakhir, belanja kesehatan melalui TKDD digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp12,3 triliun seperti bagi 8.718 Puskesmas Rp3,4 triliun dan 5.359 balai penyuluhan Rp0,9 triliun.
Berikutnya, untuk DAK Fisik Kesehatan Rp12,9 triliun seperti peningkatan SPA di 4.279 Puskesmas serta Dana Desa penanganan COVID-19 Rp5,4 triliun.
