Pada 20 Juli 2022, Women’s World Banking dan UN Capital Development Fund merilis Women’s Digital Financial Inclusion (WDFI) Advocacy Hub, sebuah koalisi global untuk mengakselerasi aksi kolektif guna meningkatkan inklusi keuangan digital bagi perempuan. Koalisi ini bertujuan menutup kesenjangan gender dalam akses ke teknologi digital, keterampilan, dan produk keuangan digital bagi perempuan pengusaha—khususnya di negara-negara berkembang.
Mary Ellen Iskenderian, Presiden dan CEO Women’s World Banking mengatakan, tiga perempat dari satu miliar perempuan di seluruh dunia tidak mendapatkan akses ke sistem keuangan formal.
Adapun dua komponen dari WDFI Advocacy Hub, yaitu koalisi lokal di Indonesia dan Ethiopia yang terdiri dari masyarakat sipil, organisasi sektor publik dan swasta.
Indonesia dan Ethiopia dipilih sebagai dua negara pada tahap yang berbeda dari evolusi inklusi keuangan digital. Di Indonesia, dalam kaitannya dengan Presidensi G20, ada fokus pada pertumbuhan ekonomi digital.
Dengan 37 juta pelaku UMKM perempuan di Indonesia, peluang untuk menggerakkan perekonomian sangat besar. Mereka hanya perlu memiliki akses yang setara ke teknologi, keterampilan, dan layanan keuangan digital.
Menurut data Global Findex terkini, Indonesia memiliki kesenjangan gender yang sedikit terbalik dibandingkan situasi global, yaitu 52,3% perempuan memiliki rekening bank, sedikit lebih besar dibandingkan pria (51,2%). Namun, pemegang akun pria tumbuh lebih cepat sepanjang 2017-2021 dibandingkan perempuan. Jika data tersebut diterjemahkan ke populasi, ada sekitar 49 juta (47,7%) perempuan yang tidak memiliki rekening bank dan 9 juta (8,9%) perempuan yang memiliki rekening bank tidak aktif.
Advocacy Hub dan koalisi lokal akan memberikan advokasi kebijakan dan praktik inklusi keuangan digital untuk mendukung UMKM milik perempuan, dengan fokus utama pada pengusaha mikro. Kebijakan dan praktik ini dapat meningkatkan akses ke teknologi, keterampilan, maupun layanan keuangan digital. Koalisi lokal WDFI Advocacy Hub di Indonesia bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
